Kendati merupakan salah satu kebutuhan prioritas manusia dilihat dari sisi kesehatan, bagi sebagian warga Sukoharjo, terutama a yang tinggal di pelosok desa dengan tingkat ekonomi yang pas-pasan bahkan kurang, jamban masih merupakan prasarana rumah tangga yang langka.

Akibatnya, masih banyak warga yang mengandalkan sungai atau area persawahan untuk membuang hajat. Dengan kondisi demikian warga mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk membantu mencukupi kebutuhan prasara kesehatan itu. Menanggapi harapan warga, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, Agus Prihatmo, menyampaikan penjelasan ketika dijumpai Espos di ruang kerjanya, Senin (25/1).


Masalah sanitasi memang bukan termasuk masalah baru di Sukoharjo. Mengacu pada DKK yang kami kemukakan belum belum lama ini, masih ada 57.980 keluarga di Sukoharjo yang belum memiliki jamban keluarga (Jaga). Untuk mengatasi persoalan sanitasi ini memang bukan hal yang mudah. Tidak cukup satu dua tahun saja karena masalah sanitasi terkait budaya dan perilaku membuang kotoran sampai kemiskinan. Kendati demikian menjadi komitmen DKK untuk selalu mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk mengatasi masalah sanitasi daerah.
Pada 2010 ini, mengacu APBD Kabupaten Sukoharjo 2010 telah dialokasikan bantuan 107 Jaga untuk warga miskin. Siapa yang mendapat belum kami tentukan karena mereka itu akan disurvei terlebih dulu oleh tim Puskesmas. Alurnya, para pasien yang menderita diare di Balai Pemeriksaan Puskesmas akan dicatat untuk kemudian dilaporkan kepada petugas sanitasi yang ada. Petugas sanitasi akan mengecek di lapangan apakah penyakit diare yang diderita berhubungan dengan masalah sanitasi.
Apabila dalam pengecekan hasilnya memang positif (ada kaitan antara diare dan sanitasi), DKK akan memberikan bantuan jamban. Bentuk bantuan bukan berupa uang melainkan material bangunan yaitu masing-masing keluarga akan mendapat lima zak semen, pasir dua meter kubik, serta kloset seharga Rp 75.000.
Dengan minimnya anggaran di DKK, kami menyadari banyak warga yang belum mendapat bantuan jamban. Kepada mereka kami berharap bisa mencari bantuan jamban dari sumber lain semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau Alokasi Dana Desa (ADD). Karena apabila tidak rajin mencari bantuan dari pihak lain, warga harus menunggu giliran di 2011. - Oleh : aps (solopos)

kirim ke teman | versi cetak